Pegangan baru datang ketika perusahaan berjuang untuk menangkis salah satu krisis terburuknya dan berporos pada ambisinya untuk "metaverse", yang akan mengaburkan batas antara dunia fisik dan dunia digital.

Facebook, Instagram dan WhatsApp digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Aplikasi itu akan mempertahankan nama mereka di bawah kritik rebranding yang disebut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari disfungsi platform.

"Kami telah belajar banyak dari perjuangan dengan masalah sosial dan hidup di bawah platform tertutup, dan sekarang saatnya untuk mengambil semua yang telah kami pelajari dan membantu membangun bab berikutnya," kata CEO Mark Zuckerberg saat konferensi pengembang tahunan.

“Saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai hari ini, perusahaan kami sekarang adalah Meta. Misi kami tetap sama, masih tentang menyatukan orang, aplikasi kami dan merek mereka, mereka tidak berubah, ”tambahnya.

Kritikus perusahaan menyerang tindakan rebranding. Bahkan kelompok aktivis yang menyebut dirinya Dewan Pengawas Facebook Sesungguhnya menyatakan platform itu merusak demokrasi sambil menyebarkan disinformasi dan kebencian.

"Perubahan nama mereka yang tidak berarti seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari penyelidikan, regulasi, dan pengawasan independen yang nyata yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban Facebook," kata kelompok itu.

Raksasa media sosial telah berjuang melawan salah satu krisis paling serius sejak mantan karyawan Frances Haugen membocorkan banyak studi internal. Krisis menunjukkan para eksekutif mengetahui potensi situs mereka yang membahayakan, sehingga mendorong dorongan baru Amerika Serikat (AS) untuk regulasi.

Laporan dari konsorsium outlet berita AS telah menggunakan dokumen-dokumen itu untuk menghasilkan banyak cerita yang memberatkan, termasuk menyalahkan Zuckerberg karena platformnya takluk pada sensor negara dan menyoroti bagaimana situs itu memicu kemarahan atas nama membuat pengguna tetap terlibat.

Facebook mencatat dalam pengajuan bahwa mulai September “itu menjadi subjek penyelidikan dan permintaan pemerintah” terkait dengan dokumen yang bocor ke anggota parlemen dan regulator.